Profil

A. Kawasan Hutan

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah ± 4.228.730 Ha seluas ± 2.600.286 Ha (61,48 %) merupakan Kawasan Hutan yang terdiri dari :

  • Hutan Suaka Alam (termasuk TNKS) seluas ± 846.175 Ha
  • Hutan Lindung (HL) ± 910.533 Ha,
  • Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 247.385 Ha,
  • Hutan Produksi (HP) seluas ± 434.538 Ha,
  • Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 161.655 Ha.
  • Areal Pengguaan Lain (APL) seluas 1.628.444 Ha.

Kegiatan pengelolaan hutan selama ini belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaan hutanproduksi masih menitikberatkan hasil hutan kayu, sementara yang menyangkut kegiatan pengeloan hutan lestari seperti pengelolaan DAS, perlindungan hutan, keawetan keanekaragaman jenis, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan serta tanaman obat-obatan belum memperoleh perhatian yang seimbang.

Menurunnya kemampuan hutan alam menghasilkan kayu untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan, maka kedepan harus dipacu  meningkatkan kemampuan hutan produksi pada hutan alam di samping itu juga harus segera dilaksanakan pembangunan hutan rakyat (milik masyarakat) oleh masyarakat, disamping akan membantu memenuhi kebutuhan kayu juga akan menambah pendapatan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, diseluruh wilayah Indonesia akan diterapkan konsep KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan)  yakni kelemba-ngaan pengelolaan hutan dengan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. untuk menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

Pada kawasan hutan produksi yang dikonversi untuk areal perkebunan dan Areal Pengunaan Lain (Tanah Ulayat, tanah masyarakat) masih terdapat potensi hasil hutan berupa kayu dan non kayu yang belum tergarap secara optimal dan saat ini dimanfaatkan secara tidak terkendali sehingga merugikan daerah.

B. Sensitifitas Kehutanan

Permasalahan Bidang Kehutanan mempunyai sensitifitas yang sangat tinggi, baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun dunia Internasional. Dengan sangat tingginya perhatian multi pihak terhadap pengelolan hutan maka apabilaterjadi “miss management” dan ‘conflik of interest bisa menimbulkan pro dan kontra oleh berbagai pihak tersebut diatas, untuk itu pengelolaan hutan harus diurus secara tersendiri dan secara profesional.

C. Penanganan Illegal Loging

Penanggulangan illegal logging dan illegal trading, merupakan kewenangan Provinsi dan merupakan prioritas dimasa mendatangdalam rangka menekan lajunya kerusakan hutan di Sumatera Barat. Sesuai dengan UU 41/1999, pelaksanaan pengamanan danperlindungan hutan dilaksanakan oleh polisi khusus kehutanan. Pembinaan, pengendalian dan peningkatan sumber daya manusia dan pelaksanaan operasi pengamanan perlindungan hutan, harus diurus secara khusus dibawah organisasi/lembaga Dinas Kehutanan.Pembiayaan pengamanan dan perlindungan hutan, disamping dianggarkan dalam DPA Provinsi, selama ini juga di anggarkanmelalui dana pusat (Departemen Kehutanan).

Sesuai Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2004  penanganan illegal logging merupakan kegiatan yang perlu penanganan serius karena wilayah Provinsi Sumatera Barat termasuk kedalam katagori rawan illegal logging.

Perkembangan kasus Illegal loging yang ditangani Dinas Kehutanan baik di provinsi maupun kab/kota selam 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 171 kasus dengan rincian proses hukum sebagai berikut     :

  • Penyelidikan sebanyak : 21 kasus
  • Penyidikan sebanyak : 103 kasus
  • Penuntutan sebanyak : 17 kasus dan
  • Vonis sebanyak : 24 kasus

D. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dengan terganggunya fungsi Daerah Tangkapan Air (Cathment Area) akibat maraknya aktifitas Ilegal Logging dan pembukaan lahanyang tidak terkendali yang pada akhirnya menyebabkan bertambahnya lahan kritis di Sumatera Barat. Perkiraan Jumlah lahan kritis yang terdapat di Sumatera Barat adalah seluas + 214.580 Ha dari luas kawas an hutan 2.600.286 ha. Kewenangan Provinsi dalam pengendalian, perencanaan, pembangunan dan pengawasan lahan kritis sesuai dengan PP 38 /2007 makin banyak dan berat, sehingga Propinsi sebagai Penanggungjawab, Pengendali dan Pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Penanganan lahan kritis selama ini belum sepenuhnya tertampung dalam APBD Provinsi Sumatera Barat dan masih dibiayai dari Dana Pusat melalui program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL) . Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan harus dilaksanakan oleh tenaga teknis kehutanan yang harus dikelola secara tersendiri dalam bentuk satu wadah organisasi Dinas Kehutanan.

E. Pemantapan Kawasan

Panjang  tata batas   kawasan hutan di Provinsi S umatera Barat  adalah ± 10.598 Km, sudah dilaksanakan tata batasnya sepanjang ± 8.214.088 Km (85 % pendanaannya dibiayai oleh dana dekon dari Departemen Kehutanan) sedangkan sisanya sepanjang ±  2.383 Km belum dilaksanakan tata batas dan harus segera dilaksanakan tata batasnya dalam rangka kepastian hukum kawasan hutan. Untuk melaksanakan sisa yang belum ditata batas tersebut harus segera dilaksanakan tata batasnya  yang pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga teknis kehutanan, dengan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dalam organisasi Dinas Kehutanan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menanggarkan pelaksanaan tata batas rata-rata hanya 10 km/tahun, untuk itu sangat perlu dukungan penuh dana Dekonsentrasi dari Departemen Kehutanan.

F. Industri Kehutanan

Di Provinsi Sumatera Barat juga tidak kalah penting yaitu terdapat Industri Hasil Hutan berupa Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)/Sawmill baik legal maupun illegal. Perhitungan sementara kapasitas terpa-sang industri pengolahan kayu yang legal dan sudah didaftar ulang sebanyak 51 unit adalah ±  300.775 m3 per tahun (setara dengan 601.550 m3 kayu bulat dengan asumsi rendemen 50 %).dan mempekerjakan tenaga kerja ±2.000 tenaga kerja. Untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku Industri tersebut baik berupa kayu bulat maupun kayu gergajian masih di datangkan dari luar Provinsi Sumatera Barat dan mengandalkan kepada Produksi Hutan Alam. Akibat kapasitas industri pengolahan kayu di atas kemampuan supply bahan baku lestari. Kerusakan lingkungan, penjarahan dan penyerobotan lahan meningkat. Untuk menjamin keberlangsungan Industri Hasil Hutan di Provinsi Sumatera Barat yang cukup banyak menyerap tenaga kerja maka untuk jangka panjang kebijakan yang mengarah kepada pembangunan Hutan Tanaman (Hutan Tanaman Rakyat maupun Hutan Tanaman Industri) sudah sangat mendesak untuk disosialisasikan dan direalisasikan sehingga tercipta industri yang tangguh dan efisien. Sedangkan untuk jangka pendek akan diarahkan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada Areal Penggunaan Lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tantangan kedepan yang dihadapi Kehutanan Sumatera Barat adalah kelangkaan bahan baku kayu baik untuk keperluan lokal, maupun untuk diperdagangkan antar provinsi, oleh sebab itu orientasi pengelolaan kehutanan kedepan adalah dengan mengoptimalkan keberadaan Hutan Rakyat (HR) disamping tetap dengan memanfaatkan hutan alam  secara lestarian